Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-43 ASEAN, Indonesia Usulkan Tiga Terobosan Kunci dalam AEC Strategic Plan 2026-2030

Sumber Gambar : Humas Kemenko Perekonomian

Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-43 yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo pada 6 September 2023, secara resmi menetapkan Visi ASEAN 2045 sebagai panduan utama bagi masa depan integrasi kawasan. Gugus Tugas ASEAN untuk Integrasi Ekonomi (HLTF-EI) telah berkumpul kembali di Vang Vieng, Laos, pada 19-21 Februari 2024 untuk merancang Rencana Strategis Pilar Ekonomi ASEAN (AEC Strategic Plan) 2026-2030 guna mewujudkan visi tersebut.

Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Edi Prio Pambudi, memimpin Delegasi Republik Indonesia dalam pertemuan ini. Dalam sambutannya, Deputi Edi menyampaikan tiga gagasan kunci sebagai terobosan dalam penyusunan AEC Strategic Plan 2026-2030, yaitu penanganan agenda ketahanan ASEAN dan koordinasi lintas pilar, revitalisasi sektor prioritas ASEAN, dan eksperimen mekanisme koordinasi lintas pilar pada sektor transformasi digital dan teknologi.

"Seperti yang kita ketahui bersama, AEC Post-2025 akan terbentuk dalam konteks yang baru, dan kita tidak bisa lagi menjalankan bisnis seperti biasa," ungkap Deputi Edi.

ASEAN dihadapkan pada tantangan kompleks, mulai dari ketegangan geopolitik, teknologi hijau, kecerdasan buatan, hingga krisis iklim. Sambil merangkul visi menjadi kawasan ekonomi terbesar ke-4 di dunia pada 2045, banyak negara ASEAN memiliki visi dan target pertumbuhan nasional. Deputi Edi menegaskan perlunya strategi untuk menghadapi gangguan masa depan, mengembangkan sektor dengan pertumbuhan potensial tinggi, dan merangkul megatren seperti digitalisasi dan transisi hijau.

"Untuk mencapai hal ini, kita perlu memiliki strategi untuk mengatasi gangguan di masa depan, mengembangkan sektor dengan potensi pertumbuhan yang tinggi dan merangkul megatren seperti digitalisasi dan transisi hijau," tegas Deputi Edi.

Terhadap gagasan ketahanan ASEAN dan koordinasi lintas pilar, ASEAN diharapkan untuk mempertimbangkan pembentukan platform di mana ketiga pilar dapat berbagi pekerjaan dan rencana untuk mendukung ketahanan ASEAN. Platform ini diharapkan meningkatkan sinergi dan identifikasi tindakan bersama.

Dalam konteks revitalisasi sektor prioritas ASEAN, Deputi Edi menyoroti kesempatan untuk menghidupkan kembali kerja sama sektor prioritas dalam rangka meningkatkan perdagangan, investasi, dan pertumbuhan ekonomi.

Gagasan uji coba mekanisme koordinasi lintas pilar pada sektor transformasi digital dan teknologi juga diusulkan oleh Deputi Edi, dengan mengatakan bahwa uji coba tersebut perlu dilakukan untuk mengukur efektivitas dan efisiensi mekanisme yang dibentuk.

Selain itu, dalam penyusunan AEC Strategic Plan 2026-2030, disepakati struktur yang terdiri dari lima elemen, yaitu Strategic Goals, Objectives, Strategic Measures, Activities, dan Performance Measures. Elemen-elemen ini akan direview secara berkala setiap lima tahun, kecuali Strategic Goals yang akan dikoordinasikan oleh Working Group on AEC Post-2025.

Indonesia juga mendukung pembentukan Gugus Tugas untuk Ekonomi Biru (ACTF-BE) dan merencanakan pertemuan pertama ACTF-BE pada Agustus 2024, di Luang Prabang, Laos, dalam rangkaian pertemuan ke-46 HLTF-EI. Ekonomi Biru merupakan inisiatif prioritas Indonesia dalam Kepemimpinan ASEAN 2023, dan kerangka kerja ekonomi biru ASEAN telah disepakati pada KTT ASEAN ke-43 pada September 2023 di Jakarta.

Pertemuan di Laos juga dihadiri oleh berbagai perwakilan, termasuk Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Regional dan Sub Regional Kemenko Perekonomian, Direktur Perdagangan, Investasi, dan Kerja Sama Ekonomi Internasional Bappenas, serta perwakilan dari Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Perdagangan.